RN, Bandung – Menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang melarang penggunaan incinerator ditengah kondisi darurat sampah Kota Bandung, Ketua Umum DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia [PMPRI], Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker angkat bicara. Ia menilai pelarangan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah pusat terhadap kondisi riil di lapangan.
“Pak Menteri melarang incinerator karena alasan bahaya, tapi solusinya cuma disuruh menimbun. Itu namanya memindahkan bencana, bukan menyelesaikan masalah,” ujar Kang Joker, Minggu [18\01\2026].
Menurut Kang Joker, saat ini sudah tersedia inovasi teknologi incinerator yang mampu menjawab keraguan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Faktanya sekarang sudah ada teknologi incinerator yang sanggup membakar habis 1 ton sampah hanya dalam 1,5 jam dengan bahan bakar oli. Alat seperti ini bahkan sudah lolos uji panas dan uji emisi secara resmi. Jadi, alasan bahaya itu sebenarnya sudah terjawab oleh teknologi yang ada saat ini,” tandasnya.
Ia menambahkan, bahwa menimbun sampah justru jauh lebih berbahaya bagi masyarakat Bandung dalam jangka panjang.
“Kalau cuma ditimbun, itu jadi bom waktu. Gas metana bisa meledak, air lindi meracuni sumur warga. Kita butuh tindakan darurat, bukan sekadar teori. Kalau teknologi yang jelas-jelas sudah aman dan lolos uji emisi tetap dilarang tanpa ada alternatif yang sebanding, artinya pemerintah bicara tanpa solusi. Jangan biarkan Bandung terus-terusan jadi lautan sampah karena kebijakan yang kaku,” paparnya.
Lebih lanjut, Kang Joker menekankan bahwa pemerintah seharusnya memfasilitasi penggunaan teknologi lokal yang sudah teruji daripada terjebak pada regulasi yang menghambat penanganan krisis.
“Kami di PMPRI melihat ada ketimpangan antara instruksi pusat dengan realitas di TPS-TPS kita yang sudah muntah. Jika emisi sudah aman dan kapasitasnya mumpuni, apa lagi yang diragukan? Jangan sampai ego birokrasi mengalahkan keselamatan dan kesehatan warga Bandung yang setiap hari harus menghirup aroma busuk sampah. Kami menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bersikap realistis dan segera melegitimasi penggunaan teknologi yang sudah terbukti efektif ini demi kepentingan rakyat banyak,” tutupnya.
[RJ\DPP.PMPRI]
