Rohimat alias kang Joker, ketua umum DPP LSM PMPRI di sekretariat
RN, Bandung Jabar – Insinerator sampah adalah alat atau mesin yang membakar limbah padat pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan massa sampah, menghasilkan abu dan gas sebagai sisa pembakaran, serta dapat digunakan sebagai sumber energi melalui teknologi Waste-to-Energy [WTE].
Berkaitan dengan Hal tersebut, melalui press release tertulis yang diterima RotasiNews.com dari DPP LSM PMPRI, Kang Joker selaku ketua umum, menegaskan bahwa Pemerintah Kota [Pemkot] Bandung telah menganggarkan dana sebesar Rp.85.000.000 per satu unit pengaadan insinerator sampah dengan Kode Barang 1.3.02.01.01.0011.00015.
Dalam hal ini, dianggarkan untuk 26 Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp.2.210.000.000, namun pada kenyataannya pemerintah kota Bandung memberikan pernyataan bahwa pengadaan insinerator sampah yang dianggarkan dalam skala kecil penanganan sampah ini dinyatakan tidak sesuai spesifikasi dan melanggar hukum setelah hal ini ditetapkan pagu anggarannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengadaan insinerator sampah yang sudah dianggarkan dalam APBD 2025 justru dinyatakan bermasalah setelah pagu anggaran ditetapkan. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa Pemkot tidak matang dalam perencanaan sekaligus tidak konsisten dalam kebijakan pengelolaan sampah,” tegas Joker, Jum’at [26\09].
Lebih lanjut, kata Joker, bahwa kebijakan ini dinilai menunjukkan ketidakmatangan Pemkot dalam perumusan anggaran serta inkonsistensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain dianggap sepihak, keputusan tersebut juga mencerminkan lemahnya konsistensi pemerintah dalam upaya penanganan sampah di Kota Bandung.
“Publik mendesak Pemkot Bandung untuk memberikan klarifikasi resmi dan memastikan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat,” pinta kang Joker.
Kemudian, Sekjen DPP LSM PMPRI Anggi Dermawan juga menyatakan dalam hal ini, diduga Pemkot Bandung tidak matang dalam perumusan anggaran serta tidak konsisten dalam perealisasian anggaran serta tidak konsisten dalam penanganan sampah di kota bandung.
“Dalam hal ini, pemerintah kota Bandung dinilai wanprestasi dengan mengambil kebijakan secara sepihak tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Dengan nilai anggaran miliaran rupiah, publik berhak mempertanyakan:
1. Bagaimana proses perumusan hingga realisasi anggaran bisa sedemikian berantakan?
2. Apakah ada indikasi cawe-cawe kepentingan di balik proyek pengadaan ini?
Pemkot Bandung dituntut untuk segera memberikan klarifikasi terbuka serta menunjukkan komitmen nyata dalam penanganan sampah.
Tanpa langkah tegas, kebijakan ini hanya akan menjadi bukti nyata wanprestasi pemerintahan yang gagal menjalankan amanah masyarakat.
Penulis/Sumber: Tim DPP LSM PMPRI
