RN, Pemalang Jateng – Pelaksanaan outing class oleh SMP Negeri 4 Randudongkal mendapat sorotan dari Asosiasi Pewarta Pers Indonesia [APPI] DPD Kabupaten Pemalang. Pasalnya, diduga ada keterlibatan secara sistematis dan masif, yang mengubah esensi pembelajaran luar kelas menjadi kegiatan bisnis yang memberatkan sebagian orang tua murid.
Dugaan ini muncul, setelah tim awak media RotasiNews.com mendapatkan pengaduan dari seorang wali murid yang tidak mau disebutkan identitasnya, hanya memberikan inisial [H].
“Awalnya kami di undang untuk menghadiri pertemuan orang tua wali murid, tapi pada saat pertemuan kami disodorkan pilihan tujuan outing class tanpa dijelaskan nominal biaya yang dibayarkan,” Ungkap H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengenai biaya outing class yang harus dibayar 885 ribu, per siswa, tempat tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Memberatkan dan penunjukan biro perjalanan wisata [travel agent] tertentu secara sepihak oleh pihak sekolah, mengabaikan opsi yang lebih terjangkau atau transparan,” tambahnya.
RotasiNews.com, berusaha melakukan konfirmasi ke SMP Negeri 4 Randudongkal, yang saat itu ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah, Warsono.
Saat itu, Warsono sempat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun ironisnya, sang wakil kepala sekolah tersebut tidak memberikan jawaban detail, terkait nominal pembayarannya, dia hanya memastikan bahwa semua sudah sesuai SOP [Standar Operasional Prosedur].
“Untuk pelaksaan outing class ke wilayah Yogyakarta, kalau untuk biaya pastinya saya tidak begitu paham yang pasti sudah sesuai SOP,” paparnya.
Dilain sisi, Satriyo, ketua APPI Pemalang, sangat menyayangkan terjadinya kegiatan yang diduga hanya bersifat bersenang-senang.
“Kami sempat mendapatkan informasi dari masyarakat. Hal semacam ini, jelas mencederai semangat pendidikan dan berpotensi menjadi timbul permasalahan,” tegas ketua APPI, Satriyo.
Masih kata ketua APPI Pemalang, dalam waktu dekat dirinya berencana akan mengajukan audiensi kedinas terkait.
“Dengan dasar undang-undang PERS dan Keterbukaan informasi publik, kita nanti akan mengajukan wawancara khusus kepada dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait,” tandas Satriyo.
[ RDW ]
