RN, Bandung – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia [DPP LSM PMPRI], Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, memberikan peringatan keras kepada pemerintah pusat terkait temuan indikasi penyimpangan dalam program Koperasi Merah Putih [KMP].
Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pemberitaan daring, diduga terdapat selisih anggaran yang sangat fantastis dalam realisasi program tersebut.
Kang Joker menyoroti adanya dugaan perbedaan mencolok antara anggaran yang dialokasikan pusat dengan fakta di lapangan.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran dari pusat diduga mencapai Rp1,6 Miliar per desa, namun dalam realisasinya disinyalir hanya sekitar Rp900 Juta. Pertanyaannya sederhana, ke mana raibnya Rp700 juta per desa tersebut???,” tandas Kang Joker, Kamis [19\2\2026].
Kemudian, Kang Joker memaparkan hitungan yang mengkhawatirkan. Jika mengacu pada data Podes 2024 yang mencatat sekitar 84.276 desa/kelurahan di Indonesia, maka potensi kerugian negara akibat selisih anggaran ini bisa menembus angka Rp58,99 Triliun.
Joker menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi perhatian LSM PMPRI. “Antaranya masalah lahan, banyak desa yang kesulitan karena tanah diminta melalui skema hibah tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan pembangunan mandek meski anggaran diduga sudah cair. Lalu terdapat potensi celah korupsi yang dipicu lemahnya pengawasan dan ketiadaan transparansi laporan realisasi dinilai menjadi celah empuk bagi oknum di tingkat pusat hingga desa untuk melakukan praktik main mata,” bebernya.
Atas dugaan temuan ini, Kang Joker mendesak pihak berwenang, terutama BPK dan KPK, untuk segera melakukan audit total terhadap program Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan bahwa data realisasi anggaran harus dibuka secara transparan kepada publik agar uang negara tidak hilang tanpa jejak.
Sebagai penutup, Kang Joker memberikan pernyataan tegas sebagai peringatan bagi seluruh elemen bangsa.
“NEGARA HARUS WASPADA! Ini bukan sekadar angka, tapi soal hak rakyat di desa-desa. Alarm kewaspadaan negara harus segera berbunyi sebelum kerugian yang lebih besar terjadi,” sergah Ketum PMPRI.
[RJ]
