RN, Bandung – Proyek penataan kabel bawah tanah melalui infrastruktur pasif telekomunikasi [IPT] di Kota Bandung terus mendapat sorotan positif. Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, memberikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah kota dan pihak pelaksana dalam membenahi estetika serta fungsionalitas kota.
Menurut Kang Joker, meskipun dampak pembangunan fisik saat ini memberikan ketidaknyamanan visual, hasil akhirnya akan membawa dampak besar bagi kualitas tata ruang Bandung di masa depan.
Dalam keterangannya, Kang Joker menyoroti kinerja pihak BII yang dinilai sangat optimal dalam mengawal proyek ini. Ia melihat adanya upaya serius untuk terus menyempurnakan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan standar yang diharapkan.
“Saya melihat upaya perbaikan yang sangat optimal dari pihak BII untuk menyempurnakan pekerjaan ini. Walaupun belum sempurna sepenuhnya, namun efek dan progres yang ditunjukkan sudah sangat baik,” ungkap Kang Joker, Jumat [27\2\26].
Sebagai pemerhati perkotaan, Kang Joker memaklumi jika pada tahap awal masyarakat merasa terganggu dengan kondisi jalan yang dibongkar atau lalu lintas yang tersendat. Menurutnya, hal tersebut adalah konsekuensi logis dari sebuah transformasi besar.
“Secara visual memang tidak nyaman. Tapi dalam perspektif tata kota, fase seperti ini justru menunjukkan bahwa kota sedang bergerak. Hampir semua kota besar yang beralih dari kabel udara ke kabel bawah tanah melewati fase transisi yang sama,” paparnya.
Joker menekankan, bahwa pekerjaan struktural seperti ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat krusial bagi publik. “Yang sering tidak terlihat oleh publik adalah bahwa pekerjaan seperti ini sifatnya struktural dan jangka panjang. Dampaknya bukan hanya soal estetika agar kota lebih tertata, tetapi juga demi stabilitas jaringan, keamanan, serta efisiensi pemeliharaan sehingga risiko gangguan layanan di masa depan jauh berkurang,” tandas Kang Joker.
Meski mendukung penuh, DPP LSM PMPR Indonesia tetap menekankan pentingnya manajemen pelaksanaan yang disiplin. Kang Joker mengingatkan pemerintah dan pelaksana untuk memastikan durasi pekerjaan tidak molor serta menjalin komunikasi yang transparan dengan pelaku usaha yang terdampak.
“Kritik dari masyarakat itu penting sebagai kontrol agar prosesnya disiplin. Namun jika dilihat dari arah kebijakan, langkah ini merupakan bagian dari transformasi menuju sistem infrastruktur modern. Transisi memang tidak selalu nyaman, tetapi stagnasi jauh lebih berisiko daripada proses perubahan yang terkelola dengan baik,” tutupnya.
[RJ]
