RN, Bandung – Ketua Umum LSM PMPRI [Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia], Rohimat atau yang lebih akrab disapa Kang Joker, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung [KCIC] atau Whoosh.
Desakan tersebut muncul, menyusul ramainya pembahasan mengenai utang proyek yang membengkak dan kekhawatiran anggota DPR RI terhadap potensi krisis keuangan pada BUMN, khususnya PT Kereta Api Indonesia [Persero] atau KAI.
Kang Joker menegaskan, bahwa proyek strategis nasional yang menelan biaya sangat besar dan kini membebani keuangan negara, harus dibuka secara transparan kepada publik dan diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih menurut Kang Joker, tingginya angka utang proyek KCIC yang mencapai kisaran Rp 116-118 triliun, bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola dan efisiensi anggaran.
“Kami dari PMPRI melihat polemik utang KCIC ini sudah terlalu lama. Ini bukan cuma soal defisit, tapi soal uang rakyat dan masa depan BUMN kita, terutama KAI sebagai penyelenggara layanan publik utama,” tegas Kang Joker.
Ia menambahkan, kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota DPR RI, seperti Rieke Diah Pitaloka, bahwa utang ini bisa memicu krisis keuangan KAI pada tahun 2026 adalah alarm bahaya yang tidak boleh diabaikan.
“Jika KAI sampai kolaps karena menanggung beban Whoosh, maka rakyat yang akan jadi korban. Pelayanan kereta api reguler akan terganggu, dan kepentingan nasional terancam,” tambahnya.
PMPRI mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] segera bertindak.
KPK didesak untuk menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini, termasuk menelusuri dugaan mark-up atau inefisiensi anggaran yang menyebabkan pembengkakan biaya.
BPK diminta untuk melakukan audit kerugian negara secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses pembebasan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi.
“Kami meminta BPK dan KPK untuk mengusut secara tuntas, tidak hanya pada tataran direksi atau eksekutif proyek, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi merugikan negara. Harus dibuka, siapa yang paling bertanggung jawab atas pembengkakan utang ini,” tukas Kang Joker.
PMPRI menegaskan, bahwa proyek sebesar KCIC harus menjadi contoh tata kelola yang baik, bukan warisan masalah keuangan yang membebani generasi mendatang.
Sumber: [DPP LSM PMPRI]
