RN, Pulang Pisau – Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan pidana penjara 6 [enam] bulan kepada Napi bin Tayun [32 tahun], pekerja borongan bongkar muat dan pemupukan PT Berkah Alam Fajarmas [PT.BAFM], karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena mendapat upah”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Putusan Nomor 64/Pid.B/2026/PN Pps itu dibacakan pada Selasa, 10 November 2026, oleh Majelis Hakim Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. [Hakim Ketua], Mohammad Khairul Muqorobin, S.H., M.H., dan Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H. [Hakim Anggota], dengan Panitera Pengganti Dede Andreas, S.H., M.H., serta dihadiri Penuntut Umum Muhammad Hisraisal Fadhilah, S.H. Terdakwa didampingi Advokat M. Junaedi L. Gaol, S.H., M.H. dan Sukarlan Fachrie Doemas, S.H.
Pada mulanya, Terdakwa bekerja sebagai pekerja borongan di bagian bongkar muat dan pemupukan PT.BAFM di areal perkebunan Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Karena pekerjaannya, ia memiliki akses dan penguasaan terhadap pupuk Urea merek Nitrea 46%N milik perusahaan.
Perbuatan terjadi tiga kali: 26 Juni 2026 di Blok L20 Afdeling 10 sebanyak 10 karung putih @50 kg; 5 Juli 2026 di Blok N31 Afdeling 15 sebanyak 5 karung putih @50 kg; dan 9 Juli 2026 di Blok M27 Afdeling 11 sebanyak 15 karung merah bertuliskan “BEST” @25 kg.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terdakwa menyisihkan, menyembunyikan, kemudian memindahkan isi ke karung merah agar tidak mudah dikenali, lalu menjualnya kepada Saksi Darmanto bin Darwata. Total pupuk 1.125 kg. Dari penjualan, Terdakwa menerima Rp.1.900.000 dan menyimpan Rp.1.200.000 untuk kepentingan pribadi, sedangkan Rp.700.000 diberikan kepada Dani, Syahril, dan Memet. Dakwaan menyebut kerugian PT.BAFM Rp.10.268.375.
Atas perbuatannya tersebut, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 8 bulan. Namun, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan 6 bulan penjara, dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Dalil advokat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa [noodweer], karena perusahaan tidak membayar upah layak ditolak. Pengadilan menyatakan tidak ada serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan, atau harta Terdakwa. Persoalan kurangnya pembayaran gaji adalah motif, bukan alasan pembenar. Motif itu akan dipertimbangkan dalam pemidanaan apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Advokat juga memohon perkara diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, sebagian kerugian telah diganti melalui pemotongan gaji Juni dan Juli 2026, perusahaan membayar di bawah upah minimum, serta meminta perusahaan membayar hak keluarga Terdakwa dan memenuhi hak PHK. Penuntut Umum menilai dalil itu tidak melemahkan dakwaan dan menegaskan persoalan upah tidak menghapus perbuatan mengambil serta menjual barang milik perusahaan.
Pengadilan menegaskan dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 160 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi berlaku berdasarkan Pasal 300 UU tersebut, dan acuannya beralih ke Pasal 245 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 245 mengatur kewajiban pemberi kerja memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang ditahan, paling lama 6 bulan, dengan persentase sesuai jumlah tanggungan.
Namun, Pengadilan menilai persoalan terpenuhi atau tidaknya hak itu merupakan perselisihan hak dalam lingkup hubungan industrial, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme UU Pelindungan Ketenagakerjaan jo. UU Hubungan Industrial, bukan diambil alih oleh pengadilan negeri dalam perkara pidana.
Menurut Pengadilan, tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, bukan tindak pidana ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Karena itu, mekanisme hubungan industrial tidak menggugurkan proses pidana atas tindak pidana umum. Jika ada dugaan tindak pidana ketenagakerjaan oleh perusahaan, Advokat atau Terdakwa dapat membuat laporan melalui sistem peradilan pidana.
Dalam pemidanaan, Pengadilan juga memperhatikan motif ekonomi dan latar belakang kurangnya pembayaran gaji, serta fakta seluruh pupuk ditemukan kembali. Pidana 6 bulan dinilai mencerminkan keseimbangan antara keseriusan perbuatan, kerugian, dampak, dan keadaan pribadi Terdakwa.
Pengadilan dalam putusannya menyatakan Terdakwa Napi bin Tayun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena mendapat upah” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana penjara 6 bulan, mengurangkan masa penangkapan dan penahanan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, mengembalikan dokumen barang bukti kepada PT.BAFM melalui Saksi Saifullah alias Saiful bin Taher, menggunakan barang bukti pupuk dalam perkara lain atas nama Darmanto bin Darwata, dan membebankan biaya perkara Rp.5.000. Putusan ini menegaskan bahwa persoalan upah dan hak ketenagakerjaan tetap harus diselesaikan melalui jalur hubungan industrial, sedangkan tindak pidana umum tetap diproses melalui peradilan pidana.
[TimRed***]
