Mengalir Darah Anak Bangsa, Aliansi Masyarakat Kawal Persidangan di PN Cianjur, Massa Dukung Sepenuhnya Polda Jabar Bongkar Skandal Sertifikat Ilegal Senilai Rp.200 Miliar

- Redaktur

Rabu, 15 April 2026 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RN, Cianjur – Aliansi Masyarakat Cianjur Anti Mafia Tanah [AMCAMT] yang terdiri dari Perwakilan Masyarakat Cianjur, LSM PMPR Indonesia, Ormas FBI DPC Kabupaten Cianjur, dan perwakilan Serikat Mahasiswa Hukum Indonesia, pada hari ini, Rabu, 15 April 2026 menggelar aksi dukungan moral di depan Gedung Pengadilan Negeri [PN] Cianjur.

Aksi ini bertujuan mengawal proses persidangan kasus mafia tanah, yang diduga melibatkan lahan eks HGU PT Mutiara Bumi Parahyangan [MBP], seluas 461,9 Hektar, yang kini tengah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jabar dengan total kerugian mencapai sekitar Rp200 Miliar.

Massa bergerak diawali dengan long march dari Gedung Generasi Muda Panembong sampai ke Pengadilan Negeri Cianjur, lalu aksi dibuka dengan orasi dari tokoh aktivis Cianjur Reggy Muharram.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aliansi meminta dan menegaskan, bahwa proses hukum ini harus berpijak pada fakta-fakta tak terbantahkan yang ditemukan dalam penyidikan:

Baca Juga:  Bupati Lantik Basnom

1. Tersangka DS diduga memalsukan dokumen untuk mencabut Sita Jaminan Nomor 09/CB/Pen/08/Pdt.G/1999/PN.CJ tertanggal 1 Maret 1999. Faktanya, berdasarkan penjelasan Ketua PN Cianjur tahun 2016, status sita jaminan tersebut belum pernah dicabut secara sah.

2. Pelanggaran Putusan Mahkamah Agung: Penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut mengabaikan Putusan MA Nomor 2202/K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap [inkracht], yang memenangkan PT MBP sebagai pemilik sah.

3. Penerbitan Sertifikat Cacat Hukum: Akibat dokumen yang diduga palsu, telah terbit 727 Nomor Induk Bidang [NIB] dan ratusan Sertifikat Hak Milik [SHM] periode 2012-2015 melalui manipulasi administrasi, termasuk perubahan batas wilayah dari Desa Cikancana ke Desa Sukaresmi tanpa dasar hukum yang jelas.

Aksi massa yang diwarnai dengan teatrikal yang terbilang ekstrem, dimana Rohimat Joker, Ketua Umum LSM PMPR Indonesia sekaligus koordinator aksi, memecahkan gelas ke kepalanya hingga bersimbah darah, lalu darah yang bercucuran tersebut ia gunakan untuk menuliskan kalimat “TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, BASMI SETAN TANAH” diatas selembar kain kafan sebagai simbol perlawanan terhadap mafia tanah di Kabupaten Cianjur.

Baca Juga:  Viral Kasus Sleman Jadi Alarm, Kang Joker PMPRI: Korban Kejahatan Punya Hak Konstitusional Dan Syar'i Untuk Melawan

Pernyataan Sikap Aliansi di PN Cianjur:

“Kami hadir di Pengadilan Negeri Cianjur hari ini untuk memberikan dukungan penuh kepada Polda Jabar dan Kejaksaan Negeri Cianjur dalam membuktikan praktik kotor mafia tanah ini. Kami mendorong Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan maksimal berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP, agar majelis hakim memiliki keyakinan penuh dalam memutus perkara ini,” seru koordinator Aksi, Kang Rohimat Joker

Poin Utama Dukungan dan Dorongan Aliansi:

– Mendukung Majelis Hakim PN Cianjur agar memiliki keberanian hukum untuk memutuskan bahwa tindakan tersangka adalah murni praktik mafia tanah, sehingga produk hukum yang dihasilkan [SHM ilegal] dapat dibatalkan demi hukum.

Baca Juga:  Desak Tersangka Taufik Hidayat Dijerat Pasal Berlapis dengan Hukuman Maksimal !!... PMPRI Pastikan Kawal Sampai Korban Mendapatkan Keadilan Maksimal

– Mendorong Jaksa Penuntut Umum [JPU] untuk konsisten menghadirkan fakta kerugian Rp200 Miliar dan bukti pemalsuan dokumen warkah guna meyakinkan hakim.

– Memulihkan Hak Desa Cikancana, serta menuntut pengembalian hak wilayah desa yang dicaplok secara administratif demi meloloskan sertifikat-sertifikat ilegal tersebut.

Aliansi Masyarakat Cianjur Anti Mafia Tanah akan terus mengawal, setiap tahapan persidangan di PN Cianjur. Massa menolak segala bentuk kompromi, terhadap mafia tanah yang merusak iklim investasi dan merugikan hak-hak masyarakat lokal di Kabupaten Cianjur.

Sebelum membubarkan diri, terlihat massa aksi membersihkan area aksi depan halaman Pengadilan Negeri Cianjur.

[RJ\AZ]

Berita Terkait

Ketika Viral Soal MBG, Guru, Ortu Siswa, Wartawan dan Aktivis LSM: Kenapa Seolah Disalahkan ??
Pengukuhan Ketum Linduaji Eric Agus Susanto, Dihadiri Belasan Ribu Anggota Se-Jateng di Taman Borobudur
Ratusan Kendaraan Dinas KBB Pajak Off, Kang Joker: “Rakyat Dikejar-kejar Razia, Pejabatnya Menerobos Aturan!!”
Jelang HUT ke-13 LSM PMPR Indonesia, Dadan Nugraha, S.H: Meneguhkan Esensi Gerakan Sosial dan Integritas Kebijakan Publik
LSM PMPRI Mengecam Terbengkalainya Puluhan Aset Kendaraan Dinas, Terutama Mobil Ambulans Pemkab Bandung Barat
Joker Soroti Raperda Holding BUMN Jabar Senilai 500 Milliar
GRIB Jaya PAC Warungpring Meriahkan HUT RI ke-81
LSM PMPRI Maluku sebut, Bupati Asri Arman Telah Lepas PT.Rosari Konsultan, Jauh Sebelum Jadi Anggota DPRD 2009
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:52 WIB

AMPPIBI Bersiap Gelar Aksi Lanjutan, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Rp200 Miliar di Dishub Jabar

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:53 WIB

Kejanggalan Proyek PJU dan CCTV AI Senilai Ratusan Miliar Dipertanyakan, AMPPIBI Gelar Aksi

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:03 WIB

Kasus di SDN 01 Kebondalem Dalam Proses Penyelidikan APH, Pemkab Pemalang Segera Bentuk Satgas Bullying

Senin, 14 September 2026 - 08:52 WIB

Menu MBG Harus Ada Susu, Sudaryono: “Sudah saya beri surat edarannya”

Senin, 7 September 2026 - 20:26 WIB

Kasus MBG, Laporkan Jangan Takut !! Sudaryono: “Kami siap lindungi identitas anda. Jangan tunggu viral baru bergerak”

Jumat, 4 September 2026 - 20:12 WIB

Dugaan Peredaran Obat Keras Semakin Liar, Comal Siaga Satu !!

Rabu, 2 September 2026 - 22:56 WIB

Lapak Obat G Kembali Buka, Sengonan Jatirejo Disorot

Rabu, 2 September 2026 - 20:45 WIB

PN Pekalongan Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Tokoh Agama, Proses Hukum Harus Tetap Berlanjut

Berita Terbaru