PMPRI Soroti dan Desak APH Untuk Audit Investigatif Penggunaan Dana Feeder Bandung Raya Rp7,2 Miliar

- Redaktur

Jumat, 24 Juli 2026 - 07:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RN, Bandung — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia [DPP LSM PMPRI] melayangkan kritik keras kepada operasional layanan feeder Bandung Raya. LSM PMPRI menilai, bahwa diduga alokasi anggaran sebesar Rp7,2 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 tersebut terindikasi tidak efektif dan berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan lapangan, armada feeder di tiga rute utama seringkali beroperasi dalam kondisi sepi atau bahkan tanpa penumpang sama sekali. Ia menegaskan, bahwa besarnya dana publik yang mencapai Rp2,4 miliar per rute seharusnya memberikan hasil yang nyata, bukan sekadar armada yang lalu lalang tanpa beban kinerja.

Baca Juga:  LSM PMPRI Maluku sebut, Bupati Asri Arman Telah Lepas PT.Rosari Konsultan, Jauh Sebelum Jadi Anggota DPRD 2009

Kang Joker mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan, dan PT Jasa Sarana untuk segera membuka data keterisian penumpang [load factor], serta biaya operasional riil kepada publik. Menurutnya, transparansi data ini sangat krusial karena penggunaan dana publik oleh Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] memiliki tanggung jawab hukum yang besar, di mana setiap rupiah harus menghasilkan pelayanan optimal untuk masyarakat.

Selain masalah efisiensi, LSM PMPRI juga menuntut Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana tersebut. Langkah ini dinilai sangat perlu, guna mencegah potensi kerugian keuangan daerah serta mengevaluasi kinerja manajemen BUMD. Kang Joker mengingatkan, bahwa jika suatu program gagal mencapai target, maka evaluasi menyeluruh hingga sanksi administratif harus diberlakukan secara tegas.

Di sisi lain, PMPRI menyoroti dampak sosial kebijakan ini yang dinilai memitigasi pendapatan harian para pengemudi angkutan kota [angkot] konvensional. Oleh karena itu, pihaknya menuntut adanya ruang dialog atau audiensi terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengemudi angkot. Hal ini bertujuan agar pengembangan transportasi modern di Bandung Raya tidak mematikan mata pencaharian warga setempat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Baca Juga:  Peringati Milad ke-109 Bersama Bupati, Aisyiyah Pemalang Perkuat Dakwah Kemanusiaan dan Soroti Masalah Sosial

“Kami mendukung penuh modernisasi transportasi publik, namun prosesnya harus terukur, transparan, dan tidak mengabaikan nasib rakyat kecil,” ujar Kang Joker.

PMPRI menegaskan, akan terus mengawal isu ini melalui tahapan investigasi lebih lanjut guna memastikan akuntabilitas anggaran publik tetap terjaga.

[RJ***]

Berita Terkait

Ketum Germas Ungkap, Minta Polri Transparan Mengenai Dugaan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo Subiyanto
Willy Triatama Bandrio, S.H Terima SK LBH PMP, Bambang Ristanto,S.H: “Jalankan sesuai tupoksi”
Demo Cakrawala di Pemalang, Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024
GERMAS UNGKAP: “DPR Jangan Tutup Mata, Aspirasi Rakyat soal Putusan MK dan Ijazah Gibran Harus Didengar!!”
Ketika Viral Soal MBG, Guru, Ortu Siswa, Wartawan dan Aktivis LSM: Kenapa Seolah Disalahkan ??
Pengukuhan Ketum Linduaji Eric Agus Susanto, Dihadiri Belasan Ribu Anggota Se-Jateng di Taman Borobudur
Ratusan Kendaraan Dinas KBB Pajak Off, Kang Joker: “Rakyat Dikejar-kejar Razia, Pejabatnya Menerobos Aturan!!”
Jelang HUT ke-13 LSM PMPR Indonesia, Dadan Nugraha, S.H: Meneguhkan Esensi Gerakan Sosial dan Integritas Kebijakan Publik
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 10:14 WIB

Willy Triatama Bandrio, S.H Terima SK LBH PMP, Bambang Ristanto,S.H: “Jalankan sesuai tupoksi”

Rabu, 4 November 2026 - 07:52 WIB

Demo Cakrawala di Pemalang, Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:15 WIB

GERMAS UNGKAP: “DPR Jangan Tutup Mata, Aspirasi Rakyat soal Putusan MK dan Ijazah Gibran Harus Didengar!!”

Kamis, 17 September 2026 - 06:48 WIB

Ketika Viral Soal MBG, Guru, Ortu Siswa, Wartawan dan Aktivis LSM: Kenapa Seolah Disalahkan ??

Minggu, 13 September 2026 - 14:09 WIB

Pengukuhan Ketum Linduaji Eric Agus Susanto, Dihadiri Belasan Ribu Anggota Se-Jateng di Taman Borobudur

Kamis, 10 September 2026 - 11:35 WIB

Ratusan Kendaraan Dinas KBB Pajak Off, Kang Joker: “Rakyat Dikejar-kejar Razia, Pejabatnya Menerobos Aturan!!”

Rabu, 9 September 2026 - 20:55 WIB

Jelang HUT ke-13 LSM PMPR Indonesia, Dadan Nugraha, S.H: Meneguhkan Esensi Gerakan Sosial dan Integritas Kebijakan Publik

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 20:08 WIB

LSM PMPRI Mengecam Terbengkalainya Puluhan Aset Kendaraan Dinas, Terutama Mobil Ambulans Pemkab Bandung Barat

Berita Terbaru

Pemerintah

Nurkholes Himbau Agar Terus Genjot dan Tingkatkan PAD Pemalang

Minggu, 8 Nov 2026 - 06:12 WIB