RN, Pemalang Jateng – Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana, menyusul masih berlanjutnya dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pesisir.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana, di Ruang Peringgitan komplek rumah dinas Bupati, Jumat [6\2\2026] malam.
Bupati Anom menjelaskan, bahwa saat ini Pemalang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, perkembangan bencana hidrometeorologi yang masih berlangsung membuat beberapa penanganan tetap berada dalam kondisi kedaruratan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena masih ada dapur umum yang harus didirikan dan masih banyak penanganan yang masuk dalam kategori kedaruratan, maka diputuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat,” papar Anom.
Meski demikian, Anom memastikan bahwa kebutuhan pangan bagi warga terdampak dalam kondisi aman dan tercukupi. Hal tersebut, berdasarkan laporan Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang yang terus melakukan pemantauan di lapangan.
“Alhamdulillah, sampai saat ini kebutuhan pangan sangat mencukupi sesuai laporan dari Kepala Dinas Sosial,” ungkapnya.
Terkait infrastruktur, Anom menyampaikan perkembangan rencana pembangunan jembatan sementara, khususnya untuk jembatan Bailey dan jembatan Armco. Pembangunan tersebut, mendapat bantuan dari Kodam IV/Diponegoro dan masih dalam tahap asesmen bersama.
Ia berharap, melalui upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara berkelanjutan, dampak bencana dapat diminimalisir. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk memahami upaya mitigasi dengan pendekatan bahasa yang mudah dipahami, baik di tingkat desa maupun kecamatan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah [Pj Sekda] Kabupaten Pemalang, Endro Johan Kusuma mengatakan, bahwa masa tanggap darurat tahap kedua diharapkan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada.
“Hingga saat ini jumlah pengungsi sudah menurun. Puncaknya terjadi pada 26 Januari, dan per 6 Februari 2026 jumlah pengungsi terus berkurang,” beber Johan.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 13 jembatan yang putus total akibat bencana. Sebagian diantaranya, telah ditangani dengan pembangunan jembatan darurat menggunakan struktur kayu, jembatan Bailey, serta jembatan darurat bantuan dari TNI.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema hunian sementara bagi warga yang rumahnya hilang atau hanyut akibat bencana.
“Sesuai regulasi, bagi pengungsi yang tidak memiliki rumah akan disiapkan hunian sementara. Saat ini masih dalam proses penyusunan skema,” tukasnya.
Rapat koordinasi tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pemalang Nurkholes, seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta para Camat se-Kabupaten Pemalang yang mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
[SA.1]
