BANDUNG — Praktik tata kelola di salah satu pusat distribusi pangan terbesar di Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan hukum. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pungutan liar dan kebocoran penerimaan retribusi daerah dalam pengelolaan Pasar EPJ di kawasan Pasar Induk Cibitung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut menyoroti bagian dari Pasar Induk Cibitung yang berada di bawah kendali pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi—sebuah zona yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai Pasar EPJ atau Engineering Powerindo Jaya, terpisah dari area pasar yang dikelola pihak swasta. Di kawasan berkapasitas lebih dari 1.500 pedagang tersebut, hasil penelusuran lapangan DPP LSM PMPRI menemukan indikasi penyimpangan yang dinilai merugikan pedagang sekaligus menggerus potensi Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menyatakan bahwa penyimpangan tersebut beroperasi secara berlapis, mulai dari penarikan uang harian di lapangan hingga ketidaksesuaian pencatatan dan tarif resmi di tingkat pengelola.
Di tingkat lapak, para pedagang diduga dibebani pungutan harian tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa disertai bukti pembayaran resmi berupa karcis. Berdasarkan keterangan yang dihimpun organisasi, oknum Forum Komunikasi Pedagang (FKP) diduga menarik pungutan sebesar Rp5.000 per hari. Beban itu bertambah dengan adanya penarikan berulang yang diduga dilakukan oknum petugas UPTD Wilayah II dengan dalih biaya kebersihan, keamanan, serta pungutan lainnya, sehingga total uang harian yang harus dikeluarkan setiap pedagang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000.
Persoalan tidak berhenti pada pungutan harian di luar ketentuan. Penelusuran DPP LSM PMPRI juga menemukan ketimpangan mencolok antara jumlah pedagang yang beroperasi dengan data wajib retribusi yang tercatat secara resmi. Dari lebih dari 1.500 pedagang yang beraktivitas di kios, los, pelataran, maupun area kaki lima, UPTD Wilayah II tercatat hanya menarik retribusi resmi bulanan dari sekitar 700 kios. Sebanyak lebih dari 800 pedagang di luar kios tidak terdata sebagai wajib retribusi resmi, memunculkan dugaan kuat bahwa penerimaan dari ratusan pedagang tersebut tidak mengalir ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi dan berpotensi disalahgunakan.
Di atas semua itu, penerapan tarif retribusi bulanan untuk kios yang tercatat pun dinilai menyimpang dari payung hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif resmi retribusi kios ditetapkan sebesar Rp600.000 per bulan, sementara tarif los ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan. Namun dalam praktiknya, seluruh kios di Pasar EPJ hanya ditarik biaya Rp450.000 per bulan, setara dengan tarif los—sehingga menyisakan selisih Rp150.000 per kios setiap bulannya yang tidak dipungut sesuai ketentuan peraturan daerah.
DPP LSM PMPRI menilai rangkaian praktik tersebut patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengindikasikan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam berkas laporannya, organisasi mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bekasi untuk segera memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab struktural maupun operasional atas pengelolaan Pasar EPJ. Mereka mencakup Kepala UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Safrudin, selaku penanggung jawab pengelolaan pasar; Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, selaku atasan langsung UPTD Wilayah II; serta jajaran pengurus FKP Pasar Induk Cibitung.
“Pedagang sudah susah, jangan lagi dipalak dengan dalih kebersihan dan keamanan,” kata Kang Joker dalam keterangannya di Kejati Jawa Barat. “Kalau retribusi resmi saja tidak sesuai Perda dan tidak masuk kas daerah, lalu uang rakyat itu ke mana? Pasar EPJ seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan, bukan ladang pungli yang subur bagi oknum.”
Hingga siaran pers ini diterbitkan, pihak UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, maupun pengurus FKP Pasar Induk Cibitung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan seluruh dugaan tersebut. DPP LSM PMPRI menegaskan akan terus memantau tindak lanjut aparat penegak hukum guna memastikan tata kelola keuangan dan pelayanan publik di Pasar Induk Cibitung berjalan sesuai koridor hukum.














