Dugaan Pungutan Liar dan Selisih Retribusi di Pasar Induk Cibitung Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

- Redaktur

Kamis, 19 November 2026 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG — Praktik tata kelola di salah satu pusat distribusi pangan terbesar di Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan hukum. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pungutan liar dan kebocoran penerimaan retribusi daerah dalam pengelolaan Pasar EPJ di kawasan Pasar Induk Cibitung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

 

Laporan tersebut menyoroti bagian dari Pasar Induk Cibitung yang berada di bawah kendali pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi—sebuah zona yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai Pasar EPJ atau Engineering Powerindo Jaya, terpisah dari area pasar yang dikelola pihak swasta. Di kawasan berkapasitas lebih dari 1.500 pedagang tersebut, hasil penelusuran lapangan DPP LSM PMPRI menemukan indikasi penyimpangan yang dinilai merugikan pedagang sekaligus menggerus potensi Kas Daerah Kabupaten Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menyatakan bahwa penyimpangan tersebut beroperasi secara berlapis, mulai dari penarikan uang harian di lapangan hingga ketidaksesuaian pencatatan dan tarif resmi di tingkat pengelola.

Baca Juga:  Awalnya Dikira Maling, Karyawan Wahana ATV Meninggal Dunia Usai Ditembak Pelaku

 

Di tingkat lapak, para pedagang diduga dibebani pungutan harian tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa disertai bukti pembayaran resmi berupa karcis. Berdasarkan keterangan yang dihimpun organisasi, oknum Forum Komunikasi Pedagang (FKP) diduga menarik pungutan sebesar Rp5.000 per hari. Beban itu bertambah dengan adanya penarikan berulang yang diduga dilakukan oknum petugas UPTD Wilayah II dengan dalih biaya kebersihan, keamanan, serta pungutan lainnya, sehingga total uang harian yang harus dikeluarkan setiap pedagang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000.

 

Persoalan tidak berhenti pada pungutan harian di luar ketentuan. Penelusuran DPP LSM PMPRI juga menemukan ketimpangan mencolok antara jumlah pedagang yang beroperasi dengan data wajib retribusi yang tercatat secara resmi. Dari lebih dari 1.500 pedagang yang beraktivitas di kios, los, pelataran, maupun area kaki lima, UPTD Wilayah II tercatat hanya menarik retribusi resmi bulanan dari sekitar 700 kios. Sebanyak lebih dari 800 pedagang di luar kios tidak terdata sebagai wajib retribusi resmi, memunculkan dugaan kuat bahwa penerimaan dari ratusan pedagang tersebut tidak mengalir ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi dan berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga:  Menyatu Dengan Alam, Melalui Gerakan Selamatkan Pesisir Jawa Tengah

 

Di atas semua itu, penerapan tarif retribusi bulanan untuk kios yang tercatat pun dinilai menyimpang dari payung hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif resmi retribusi kios ditetapkan sebesar Rp600.000 per bulan, sementara tarif los ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan. Namun dalam praktiknya, seluruh kios di Pasar EPJ hanya ditarik biaya Rp450.000 per bulan, setara dengan tarif los—sehingga menyisakan selisih Rp150.000 per kios setiap bulannya yang tidak dipungut sesuai ketentuan peraturan daerah.

 

DPP LSM PMPRI menilai rangkaian praktik tersebut patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengindikasikan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Dalam berkas laporannya, organisasi mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bekasi untuk segera memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab struktural maupun operasional atas pengelolaan Pasar EPJ. Mereka mencakup Kepala UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Safrudin, selaku penanggung jawab pengelolaan pasar; Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, selaku atasan langsung UPTD Wilayah II; serta jajaran pengurus FKP Pasar Induk Cibitung.

Baca Juga:  Bupati Siap Kolaborasi Dengan Anggota DPR RI 

 

“Pedagang sudah susah, jangan lagi dipalak dengan dalih kebersihan dan keamanan,” kata Kang Joker dalam keterangannya di Kejati Jawa Barat. “Kalau retribusi resmi saja tidak sesuai Perda dan tidak masuk kas daerah, lalu uang rakyat itu ke mana? Pasar EPJ seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan, bukan ladang pungli yang subur bagi oknum.”

 

Hingga siaran pers ini diterbitkan, pihak UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, maupun pengurus FKP Pasar Induk Cibitung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan seluruh dugaan tersebut. DPP LSM PMPRI menegaskan akan terus memantau tindak lanjut aparat penegak hukum guna memastikan tata kelola keuangan dan pelayanan publik di Pasar Induk Cibitung berjalan sesuai koridor hukum.

Berita Terkait

Dugaan Korupsi dan Penggelapan Dana Operasional, Perusahaan Telusuri Aliran Dana Mantan Ketua Tim
Warga Pulang Pisau Divonis 5 Bulan Penjara, Gegara Beli Pupuk Curian Demi Cari Keuntungan
Napi Dipenjara 6 Bulan, Pelaku Penggelapan Pupuk di Tempatnya Kerja
AMPPIBI Bersiap Gelar Aksi Lanjutan, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Rp200 Miliar di Dishub Jabar
Kejanggalan Proyek PJU dan CCTV AI Senilai Ratusan Miliar Dipertanyakan, AMPPIBI Gelar Aksi
Setahun Lebih Mandek, Kasus Perusakan dan Pencurian Properti Milik Asep Awaludin Masuki Babak Gelar Perkara Khusus
Kasus di SDN 01 Kebondalem Dalam Proses Penyelidikan APH, Pemkab Pemalang Segera Bentuk Satgas Bullying
Dugaan Peredaran Obat Keras Semakin Liar, Comal Siaga Satu !!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:54 WIB

Tolak Korupsi !! Inspektorat Pemalang Rangkul Generasi Muda Sejak Dini

Senin, 16 November 2026 - 08:40 WIB

Plt Bupati Nurkholes Sambut HKN Ke-62 di Alun-alun Pemalang

Jumat, 13 November 2026 - 14:23 WIB

Diskominfo Pemalang Berbenah, Utamakan Standar Pelayanan Publik

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Sekda Pemalang Himbau Agar Teladani Semangat Para Pejuang, Dalam Rangka Peringati Hari Pahlawan 2026

Rabu, 11 November 2026 - 07:09 WIB

Anggaran 20 Milliar Untuk Pelaksanaan Pilkades Tak Sia-Sia, Berjalan Lancar dan Aman

Minggu, 8 November 2026 - 06:35 WIB

Plt Bupati Nurkholes Dukung ITB ADIAS Jadi Kampus Favorit Warga Pemalang

Minggu, 8 November 2026 - 06:12 WIB

Nurkholes Himbau Agar Terus Genjot dan Tingkatkan PAD Pemalang

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Peran Penting Tim Pembina Puskesmas, Plt Bupati Pemalang Tekankan Pelayanan Yang Ramah Kepada Masyarakat

Berita Terbaru

Pemerintah

Plt Bupati Nurkholes Sambut HKN Ke-62 di Alun-alun Pemalang

Senin, 16 Nov 2026 - 08:40 WIB

Pemerintah

Diskominfo Pemalang Berbenah, Utamakan Standar Pelayanan Publik

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:23 WIB