RN, Bandung — Aliansi Masyarakat Pemerhati Bangsa Indonesia (AMPPIBI) menggelar aksi unjuk rasa damai berturut-turut di tiga lokasi strategis Kota Bandung, Senin (5/10). Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan besar dalam pengadaan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) sekaligus sistem CCTV Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rangkaian aksi dimulai pukul 10.00–13.00 WIB di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya massa bergerak ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pukul 13.00–14.00 WIB, lalu menutup kegiatan dengan pembentangan spanduk pernyataan sikap di depan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggi Dermawan, M.Pd., Koordinator Aksi sekaligus Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR Indonesia, menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan mendasar yang merugikan keuangan negara.
“Kami turun ke jalan hari ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjaga uang rakyat. Proyek PJU dan CCTV AI dengan anggaran ratusan miliar rupiah ini penuh ketidakwajaran yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Anggi di hadapan massa.
Ia menjelaskan total anggaran proyek mencapai lebih dari Rp 200 miliar yang mencakup wilayah UPT Garut, Cirebon, dan Bandung. Namun, hasil penelusuran menunjukkan harga pengadaan baik perangkat PJU, komponen pendukung, maupun sistem CCTV AI dipatok jauh di atas harga pasar wajar.
“Ada praktik penggabungan paket atau bundling antara perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan pemeliharaan yang menyembunyikan harga asli. CCTV AI yang dibeli justru tidak sebanding dengan spesifikasi dan kinerjanya. Dugaan kerugian negara saja kami perkirakan menembus Rp 168 miliar lebih,” tegasnya.
Anggi juga menyinggung indikasi keterkaitan pemenang tender dengan oknum terkait serta adanya asosiasi yang diduga mengatur pasar pengadaan. Pihaknya meminta Dinas Perhubungan membuka data secara transparan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera melakukan penyelidikan.
“Bukti sudah kami serahkan. Jika belum ada respons nyata, kami kembali lagi pada 8 Oktober 2026 dengan massa yang jauh lebih besar,” ucapnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, aliansi menegaskan menuntut audit independen menyeluruh, pemeriksaan tegas pihak-pihak yang diduga terlibat, serta pengembalian kerugian negara. Kasus ini dikawal sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Aksi berlangsung tertib dan damai di setiap lokasi dengan pengamanan kepolisian. Massa berjanji kembali berkumpul lebih besar pada Kamis, 8 Oktober 2026, jika belum ada langkah konkret dari pihak berwenang.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat Joker, menyampaikan akan melanjutkan penyampaian aspirasi ini dengan menggelar aksi serupa di depan Gedung KPK RI pada pekan mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh dugaan penyimpangan dan kerugian negara dalam proyek PJU serta sistem CCTV AI senilai ratusan miliar rupiah ditindaklanjuti secara menyeluruh dan transparan oleh lembaga penegak hukum.
[AIR]
