RN, Pemalang Jateng – Perlindungan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri diperkuat melalui kerja sama jajaran imigrasi, pemerintah daerah dan Kelurahan Sugihwaras.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang bersama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta Kelurahan Sugihwaras di Hotel Grand Wijaya, Rabu [23\9\2026].
Plt. Bupati Pemalang Nurkholes, membuka kegiatan sekaligus menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam kesempatan itu, Nurkholes didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Imam Bahri, sembari menyematkan topi dan rompi kepada Petugas Imigrasi Pembina Desa [Pimpasa].
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nurkholes mengatakan, kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko tindak pidana perdagangan orang [TPPO] dan tindak pidana penyelundupan migran [TPPM].
Menurutnya, keberadaan Pimpasa diharapkan dapat mendekatkan layanan dan edukasi keimigrasian kepada masyarakat, terutama terkait perjalanan ke luar negeri, dokumen keimigrasian, serta risiko keberangkatan secara nonprosedural.
“Pencegahan tidak dapat dilakukan hanya setelah terjadi kasus. Yang paling penting adalah membangun sistem pencegahan sejak dini mulai dari tingkat desa melalui edukasi, pengawasan, penyebarluasan informasi dan peningkatan kewaspadaan,” tutur Nurkholes.
Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah pesisir yang menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan migrasi nonprosedural.
Nurkholes meminta Kelurahan Sugihwaras melakukan pendataan dan identifikasi masyarakat yang berpotensi bekerja ke luar negeri, termasuk keluarga pekerja migran. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas keluarga.
“Yang paling penting adalah penguatan keluarga. Kalau ditemukan orang yang bekerja ke luar negeri, keluarganya juga perlu didata. Ke depan program-program dinas terkait maupun PKK bisa masuk dan memberikan pemberdayaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Imam Bahri menyampaikan, Kelurahan Sugihwaras sebagai wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya manusia yang besar di sektor kelautan dan maritim. Namun, kondisi tersebut juga memiliki kerentanan terhadap TPPO dan TPPM, terutama bagi ABK dan pekerja migran Indonesia.
Imam menjelaskan, program Desa atau Kelurahan Binaan Imigrasi telah diinisiasi Direktorat Jenderal Imigrasi sejak 2023. Di Kabupaten Pemalang, Kelurahan Sugihwaras menjadi Desa Binaan Imigrasi dengan fokus pada perlindungan masyarakat dari migrasi nonprosedural.
Untuk memperkuat peran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang meluncurkan Pimpasa Digital sebagai ekosistem perlindungan masyarakat berbasis digital.
Pimpasa Digital memiliki tiga kanal utama, yaitu kanal digital untuk akses informasi keimigrasian, konsultasi dan verifikasi perusahaan penyalur berizin, Pojok Imigrasi di Kantor Kelurahan Sugihwaras untuk pendampingan langsung, serta Agen Desa Literasi yang melibatkan perangkat dan tokoh masyarakat sebagai jembatan informasi antara masyarakat dengan Pimpasa.
“Pimpasa Digital bukan sekadar aplikasi atau platform digital, tetapi sebuah ekosistem perlindungan berbasis tiga kanal utama,” papar Imam.
Melalui kerja sama tersebut, jajaran imigrasi bersama pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi serta Pemerintah Kelurahan Sugihwaras berkomitmen memperkuat edukasi dan pencegahan TPPO maupun TPPM.
Program tersebut sekaligus menjadi pilot project untuk memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi dan pendampingan agar bisa berangkat secara aman, legal, bermartabat dan terlindungi sejak dari desa.
[SM\SA.1]
