KPK dan BPKP Diminta Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Gembok Ditjen PAS Senilai Rp.92 Miliar, PMPRI: Kami akan kawal masalah ini hingga tuntas

- Redaktur

Senin, 6 Juli 2026 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RN, Bandung – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia [LSM PMPRI], menyoroti tajam sengkarut pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [Ditjen PAS] Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Alokasi anggaran yang tergolong fantastis tersebut, mencapai Rp.92 miliar, untuk periode 2024–2025 dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan sarat akan indikasi pemborosan uang negara.

Berdasarkan data SiRUP LKPP, Ditjen PAS menganggarkan Rp.35,8 miliar untuk 46.000 unit gembok pada 2024 dan Rp.56,7 miliar untuk 60.000 unit pada 2025. Dari dasar perhitungan tersebut, harga per unit gembok dianggarkan sekitar Rp.1 juta.

Sementara itu, harga pasar untuk gembok sejenis [merek IFAM Series K70] hanya berkisar antara Rp.115 ribu hingga Rp.120 ribu per unit. Hal itu, menunjukkan adanya selisih harga hingga diperkirakan mencapai delapan kali lipat.

Menyoroti hal tersebut, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat, menegaskan bahwa dalih spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja [KAK] seperti logam kuat atau anti-karat tidak bisa dijadikan tameng untuk melegitimasi harga yang tidak masuk akal.

“Uang rakyat bukan untuk dihambur-hamburkan tanpa batas yang rasional. Selisih harga dari Rp120 ribu menjadi Rp1 juta per unit itu bukan angka yang kecil kalau dikalikan ratusan ribu unit. Kami meminta transparansi penuh, jangan berlindung di balik kata spesifikasi khusus jika barang di lapangan ternyata sama dengan yang ada di pasar,” tandas pria yang sering disapa Kang Joker, kepada RotasiNews.com, senin [06\07\2026].

Baca Juga:  PDGI Dikukuhkan, Bupati Harap Agar Segera Ikut Turun Tangani Korban Bencana 

LSM PMPR Indonesia menilai, bahwa pengawasan anggaran publik harus diperketat, terutama pada sektor pengadaan barang di lembaga hukum dan pemasyarakatan yang rahasia atau semi-tertutup.

Menyikapi temuan ini, DPP LSM PMPR Indonesia secara tegas mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] untuk segera melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu [ADTT], terhadap seluruh proses perencanaan hingga pemenang tender pengadaan gembok tersebut.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] juga diminta segera turun tangan melakukan penyelidikan awal, guna memeriksa potensi adanya kongkalikong atau kickback dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri [HPS].

Baca Juga:  Gawatt...!! LSM PMPR Geruduk Pemkot Bandung, Terjadi Aksi Gorok Babi Hutan

Di sisi lain, LSM PMPR Indonesia menuntut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, agar membuka rincian kontrak kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, LSM PMPR Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini secara intensif dan siap melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi yang logis serta transparan dari pihak kementerian terkait.

[RJ***]

Berita Terkait

Ketum Germas Ungkap, Minta Polri Transparan Mengenai Dugaan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo Subiyanto
Willy Triatama Bandrio, S.H Terima SK LBH PMP, Bambang Ristanto,S.H: “Jalankan sesuai tupoksi”
Demo Cakrawala di Pemalang, Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024
GERMAS UNGKAP: “DPR Jangan Tutup Mata, Aspirasi Rakyat soal Putusan MK dan Ijazah Gibran Harus Didengar!!”
Ketika Viral Soal MBG, Guru, Ortu Siswa, Wartawan dan Aktivis LSM: Kenapa Seolah Disalahkan ??
Pengukuhan Ketum Linduaji Eric Agus Susanto, Dihadiri Belasan Ribu Anggota Se-Jateng di Taman Borobudur
Ratusan Kendaraan Dinas KBB Pajak Off, Kang Joker: “Rakyat Dikejar-kejar Razia, Pejabatnya Menerobos Aturan!!”
Jelang HUT ke-13 LSM PMPR Indonesia, Dadan Nugraha, S.H: Meneguhkan Esensi Gerakan Sosial dan Integritas Kebijakan Publik
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:54 WIB

Tolak Korupsi !! Inspektorat Pemalang Rangkul Generasi Muda Sejak Dini

Senin, 16 November 2026 - 08:40 WIB

Plt Bupati Nurkholes Sambut HKN Ke-62 di Alun-alun Pemalang

Jumat, 13 November 2026 - 14:23 WIB

Diskominfo Pemalang Berbenah, Utamakan Standar Pelayanan Publik

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Sekda Pemalang Himbau Agar Teladani Semangat Para Pejuang, Dalam Rangka Peringati Hari Pahlawan 2026

Rabu, 11 November 2026 - 07:09 WIB

Anggaran 20 Milliar Untuk Pelaksanaan Pilkades Tak Sia-Sia, Berjalan Lancar dan Aman

Minggu, 8 November 2026 - 06:35 WIB

Plt Bupati Nurkholes Dukung ITB ADIAS Jadi Kampus Favorit Warga Pemalang

Minggu, 8 November 2026 - 06:12 WIB

Nurkholes Himbau Agar Terus Genjot dan Tingkatkan PAD Pemalang

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Peran Penting Tim Pembina Puskesmas, Plt Bupati Pemalang Tekankan Pelayanan Yang Ramah Kepada Masyarakat

Berita Terbaru

Pemerintah

Plt Bupati Nurkholes Sambut HKN Ke-62 di Alun-alun Pemalang

Senin, 16 Nov 2026 - 08:40 WIB

Pemerintah

Diskominfo Pemalang Berbenah, Utamakan Standar Pelayanan Publik

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:23 WIB