RN, Pulang Pisau – Pengadilan Negeri Pulang Pisau melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional [Harkitnas] ke-118 Tahun 2026 secara khidmat, Rabu [20\5\2026].
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Jl. Trans-Kalimantan KM 86, Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Kurnia Fitrianingsih, bertindak sebagai Pembina Upacara, sementara Panitera Muda Perdata Dede Andreas, memimpin jalannya upacara. Seluruh aparatur pengadilan mengikuti rangkaian acara dengan tertib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan pembacaan naskah Pancasila, mengheningkan cipta, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembacaan amanat peringatan Harkitnas.
Upacara ditutup dengan pemutaran lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa. Peringatan tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
Dalam amanatnya, Kurnia Fitrianingsih menyampaikan bahwa Harkitnas merupakan refleksi atas semangat Boedi Oetomo 1908 sebagai awal kesadaran berbangsa yang melampaui sekat kedaerahan.
Ia menekankan, bahwa Kebangkitan Nasional bersifat dinamis, menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri, terutama kedaulatan informasi dan transformasi digital di era 2026.
“Tema ini sejalan dengan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan tunas bangsa serta menegaskan kemandirian sebagai negara yang berdaulat,” tuturnya.
Amanat juga menyoroti program-program strategis pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis di sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru, beasiswa, serta Cek Kesehatan Gratis.
Selain itu, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sektor perlindungan anak, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak [PP TUNAS].
Sejak 28 Maret 2026, akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi ditunda untuk menjaga ruang digital yang sehat.
Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh aparatur pengadilan untuk memperkuat semangat nasionalisme, solidaritas, dan literasi digital guna mewujudkan Asta Cita serta kemajuan bangsa.
“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara!,” bunyi amanat tersebut.
[Red***]
