RN, Pemalang Jateng – Ratusan Mahasiswa Universitas Diponegoro [Undip] yang nantinya akan melakukan Kuliah Kerja Nyata [KKN] di Kabupaten Pemalang diminta untuk bantu mengimplementasikan program Bupati Pemalang di Desa-Desa.
Permintaan tersebut, disampaikan saat Bupati Anom Widiyantoro usai menghadiri Gelar Karya Mahasiswa KKN Tematik UNDIP Tahun Akademik 2024/2025 di Gedung Muladi Dome Undip Jl. Prof. Soedarto, Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, kamis [28\08].
“Nanti akan kita coba dimana lokasi yang paling cocok, kemudian juga kegiatan yang lain terkait dengan bantuan untuk infrastruktur, program penghijauan,” tutur Anom.
“Kita nanti akan ikut sertakan temen-temen yang KKN supaya bisa diimplementasikan di desa-desa,” imbuhnya.
Bupati Anom menyampaikan, Pemalang akan mendapatkan alokasi sekitar 500 Mahasiswa yang KKN. Terkait acara gelar karya, Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari kegiatan yang ada di desa-desa.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, hasil karya KKN perlu dikaji untuk roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna memperbaiki program-programnya dan menambah masukan dari kampus-kampus, salah satunya dari Undip.
“Terima kasih kepada Undip telah mewarnai Pemerintahan dan Masyarakat di Jawa Tengah,” ujarnya.
Sementara itu disisi lain, Rektor Undip Suharnomo sangat mendukung dengan program-program Jawa Tengah termasuk KKN Tematik yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang ada di Pemerintahan Kota dan Kabupaten dengan ekspertise yang dimilikinya.
“Mudah-mudahan lintas ilmu ini bisa lebih implemented,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM] Undip Suherman melaporkan, KKN Tematik diselenggarakan sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2025, yang diikuti sebanyak 8.168 Mahasiswa yang tersebar di 22 Kabupaten dan Kota, 84 Kecamatan, 84 desa atau kelurahan di Jawa Tengah, 1 kabupaten di Jawa Timur dan 1 kabupaten di Yogyakarta.
Adapun kegiatan KKN meliputi, ketahanan pangan, pengolahan sampah, peternakan, pertanian, kesehatan dan masalah perlindungan pekerja migran.
[SA.1]
