RN, Pemalang Jateng – Transparansi tata kelola aset di Desa Pakembaran, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, kini tengah menjadi sorotan tajam. Warga mulai mempertanyakan status kepemilikan aset desa berupa tanah dan bangunan Pondok Bersalin Desa [Polindes], yang diduga telah beralih status menjadi milik pribadi Kepala Desa [Kades] aktif, Fatkhudin.
Menurut sumber RotasiNews.com, bahwa bangunan Polindes tersebut didirikan pada tahun 2007, melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat [PNPM] Mandiri, dengan anggaran mencapai Rp.150 juta.
Fasilitas ini sejatinya dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, namun seiring berjalannya waktu, muncul indikasi kuat adanya dugaan manipulasi administrasi yang menyebabkan aset tersebut dikuasai secara personal, oleh oknum.
Tokoh masyarakat Desa Pakembaran, Sumadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Kaur Pembangunan saat itu, H. Mahfud Yunus, pengadaan tanah untuk Polindes berasal dari skema yang jelas terkait pembangunan gedung tersebut.
“Adapun pengadaan tanah sesuai keterangan H. Mahfud Yunus adalah fee 20% dari anggaran pembangunan gedung yang diberikan oleh pihak ketiga,” ujar Sumadi, saat memberikan keterangan kepada awak media RotasiNews.com.
Dugaan penyerobotan aset desa ini, diperkuat dengan peristiwa janggal yang terjadi pada tahun 2013, yakni hilangnya arsip-arsip penting milik Pemerintah Desa Pakembaran. Kehilangan dokumen ini, terjadi bertepatan dengan momentum politik desa yang cukup memanas.
“Pada tahun 2013, Fatkhudin [incumbent] maju kembali dalam Pemilihan Kepala Desa melawan H. Mahfud Yunus namun kalah. Di sinilah kami menduga arsip-arsip tersebut dimusnahkan oleh pihak tertentu untuk menghilangkan jejak administratif aset desa,” lanjut Sumadi.
Kepala Desa Pakembaran Fatkhudin, saat dikonfirmasi awak media RotasiNews.com mengenai hal tersebut, melalui WhatsApp [WA], diduga beralasan sedang sibuk mengikuti acara kirab di Kabupaten, minggu [25/01].
“Jadi slow respon, kulo nembe perjalanan wangsul [saya baru perjalanan pulang], dari acara kirab di Kabupaten,” jawabnya singkat.
Sebagian, masyarakat Pakembaran menuntut dilakukannya audit terhadap aset-aset yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDes] maupun dana bantuan pemerintah lainya.
[SA.1\RDW]
