RN, Pemalang Jateng – Plt. Bupati Pemalang Nurkholes, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [KKN]. Langkah ini menjadi prioritas utama guna membenahi dan mendongkrak kembali kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Hal tersebut disampaikan Nurkholes saat memimpin Rapat Koordinasi [Rakor] Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa [15\9\2026].
Kepada jajarannya, Nurkholes menegaskan, bahwa sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang sempat mengalami penurunan. Terkait hal tersebut, rakor yang dihadiri para Kepala OPD, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan para Camat se-Kabupaten Pemalang dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini, biar semua OPD [Organisasi Perangkat Daerah] bisa menginformasikan kepada siapa saja, bahwa kita berkomitmen tidak melakukan KKN,” tandas Nurkholes.
Ia menekankan, bahwa capaian pemerintahan yang sudah berjalan baik, perlu terus dievaluasi. Menurutnya, pelayanan masyarakat tidak boleh jalan di tempat, melainkan harus ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” himbaunya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah [Sekda] Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo minta kepada semua yang hadir di tempat itu untuk menindaklanjuti hasil arahan rakor di instansi maupun wilayah masing-masing.
“Harapannya peserta bisa mencatat dan melakukan tindak lanjutnya, baik itu di OPD ataupun di wilayah. Dan pada saatnya, kami mohon arahan kepada Plt. Bupati Pemalang pada saat perubahan atau penetapan tahun 2027,” ujar Bagus.
[SM\SA.1]
