RN BANDUNG — Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintahan Bangsa Indonesia (AMPPIBI) mengonfirmasi akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 8 Oktober 2026. Aksi ini menyusul unjuk rasa sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2026 di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dalam aksi lanjutan esok hari, massa berencana mendatangi tiga titik utama, yakni Kantor Dinas Perhubungan Jawa Barat, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengadaan CCTV-AI di lingkungan Dishub Jabar. Berdasarkan indikasi awal, kasus ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp200.000.000.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia sekaligus Koordinator Aksi AMPPIBI, Anggi Dermawan, M.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada aksi unjuk rasa di jalanan saja.
“Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan pelaporan sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi pengadaan PJU dan CCTV AI di Dinas Perhubungan Jawa Barat sampai dengan ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kasus ini bisa muncul ke permukaan terang-benderang,” ujar Anggi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Kang Joker, menyatakan bahwa rangkaian aksi ini merupakan bentuk dorongan sosial demi menciptakan transparansi anggaran publik di Jawa Barat.
“AMPPIBI akan terus melakukan upaya hukum dan dorongan sosial melalui aksi unjuk rasa untuk menciptakan sebuah ruang publik dan transparansi anggaran, sehingga dugaan kasus PJU dan CCTV AI di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bisa menjadi jelas ke publik,” kata Kang Joker.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil langkah tegas. Rencananya, pada pekan kedua bulan Oktober ini, AMPPIBI akan resmi melayangkan laporan ke KPK dengan membawa empat alat bukti pendukung.
“Kami mendorong aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menegakkan supremasi hukum, serta di minggu kedua bulan Oktober ini kami akan melakukan pelaporan ke KPK dengan membawa empat alat bukti yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi PJU dan CCTV-AI di Dinas Perhubungan Jawa Barat,” tegasnya.
