BERI GAMBARAN : Orientasi dan Martikulasi Maba PPs UBL dengan Kuliah Umum-nya di Auditorium Gedung L, Kampus B, Pascasarjana Dra. Hj. Sri Hayati Barusman, Sabtu (6/5/2017) memberikan gambaran tentang pelayanan publik. (Dok.UBL Production)
BERI GAMBARAN : Orientasi dan Martikulasi Maba PPs UBL dengan Kuliah Umum-nya di Auditorium Gedung L, Kampus B, Pascasarjana Dra. Hj. Sri Hayati Barusman, Sabtu (6/5/2017) memberikan gambaran tentang pelayanan publik. (Dok.UBL Production)

Orientasi dan Martikulasi Mahasiswa Baru, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL) yang terdiri dari 350 Mahasiswa Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik dan Magister Ilmu Administrasi yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Dra. Hj. Sri Hayati Barusman, Sabtu (6/5) lalu, terasa berbeda. Pada kesempatan ini, mahasiswa-mahasiswa Program Pascasarjana UBL dibekali Kuliah Umum dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

Prof Diah Natalisa pun memberikan pemaparannya tentang Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan dimoderatori Kepala Program Studi Magister Ilmu Administrasi UBL, Dr. H. Yadi Lustiadi, M.Si. Diah menjelaskan terdapat 3 masalah dari kondisi pelayanan publik Indonesia, menurut Global Competitive Index, yakni kinerja birokrasi kurang maksimal, masih menjamurnya korupsi dan infrastruktur kurang memadai. “Untuk itu, kami melakukan 8 area perubahan diprogram reformasi dan peningkatan pelayanan publik seperti menajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, tata laksana kelembagaan, peraturan perundangan termasuk pola pikir dan budaya kerja,” Akunya.

Hal senada pun diungkapkan Moderator Kuliah Umum kali ini, Dr. H. Yadi Lustiadi mengatakan bahwa KemenPAN-RB selalu berusaha menegakan pelayanan publik prima, berupa pelayanan yang memenuhi tiga aspek, yakni berkualitas, memenuhi standar dan kepuasan masyarakat.

“Tentunya beracuan pada proses input, output dan hasil-nya. Melalui pengimplementasian program pengadaan sistem pengaduan, sistem informasi pelayanan publik , inovasi serta replikasi pelayanan publik, monitoring dan evaluasi hingga revoluasi pelayanan publik dengan berupa meregulasikan mall pelayanan publik,” Tukasnya. (Rep. BMHK/Ed. RTS)

iklan