Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si dalam Sambutannya pada Kuliah Umum OJK dan PSHP UBL

Maraknya sektor jasa keuangan tentu memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hal inilah, Pusat Studi Hukum Perbankan (PSHP) Universitas Bandar Lampung bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Kuliah Umum bertema Aspek Hukum Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia, Kamis (27/11), di Auditorium Gedung Pascasarjana UBL.

Kegiatan ini diisi oleh dua keynote speaker yang berasal dari Departemen Hukum OJK yakni Dr. Tini Kustini, S.H., M.M.,dan Wiwit Puspasari, S.H., CFE. Pada kesempatan ini, Wakil Rektor UBL Bidang Akademik, Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si, menjelaskan OJK memiliki nilai strategis diantaranya Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner. “OJK mempunyai fungsi dalam penyelanggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor-sektor yang diawasi diantaranya  Perbankan, Pasar Modal, INKB dan LKM. OJK ini merupakan lembaga penyelamat keuangan kita” papar Khomsahrial.

Sementara itu, Kepala Departemen Hukum OJK, Dr. Tini Kustini, S.H., M.M., menerangkan bahwa banyak hal yang melatarbelakangi berdirinya OJK diantaranya globalisasi dan perkembangan teknologi, konglomerasi bisnis, permasalahan sub-sektoral industri keuangan, semakin kompleks nya produk dan jasa keuangan dan amanat UU BI “.

Ditambahkan Wiwit Puspasari, S.H.,CFE., OJK pun memiliki bidang pencegahan tindak pidana perbankan. Dengan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), OJK dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pidana pada jasa keuangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengamanatkan OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan atas atas tindak pidana di sektor jasa keungan, meliputi tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian dan dana pensiun.

Dengan adanya kerjasama dari dua instansi ini, diharapkan pencegahan akan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif dan optimal demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga perkembangan sektor jasa keuangan dapat tumbuh dengan baik, berkesinambungan, dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas wiwit. (AX)

 

iklan