Rifandy Ritonga1Dewasa ini ekonomi dunia bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggeraknya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar global. Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Di sisi lain, globalisasi juga mendorong masuknya barang/jasa dari Negara lain dan membanjiri pasar domestik.

Pelaku usaha domestik kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan yang tidak sempurna. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan seperti halnya kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger/takeover, dan sebagainya. Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna (imperfect competition), maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian nasional sarat dengan praktik kartel, menimbulkan potensi kerugian masyarakat sebagai konsumen akan terus berlanjut jika sistem hukum nasional tidak memberi sanksi maksimal kepada para pihak yang bersekutu dalam kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali membuktikan kiprahnya dalam menjaga persaingan usaha yang sempurna di Indonesia dengan memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Dalam sidang terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU 5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri skuter matik 110 dan 125 CC di Indonesia. Ketua Majelis Komisi, Tresna Priyana Soemardi mengatakan pada 20 Februari 2017, putusan yang dijatuhkan kepada terlapor 1 yaitu Yahama dan terlapor 2 yaitu Honda telah berdasarkan fakta, penilaian, dan analisis yang dilakukan investigator. Untuk itu KPPU menyatakan jika keduanya telah terbukti melakukan tindakan kartel. (Metrotvnews.com) Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, dengan memberikan sanksi administratif berupa denda kepada Yamaha KPPU menetetapkan denda sebesar Rp 25 miliar, sedangkan kepada Honda KPPU membebankan denda yang harus dibayarkan sebesar Rp 22,5 miliar.

Secara teoritis dalam kasus ini kita dapat belajar bahwa, dalam kondisi pasar yang bersaing tidak sempurna, pelaku usaha secara individual atau melalui concerted action dapat menetapkan harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat kita cermati sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya jika kita lihat Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 menyatakan, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :

  1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
  3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya berisi larangan terhadap perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Rifandy Ritonga, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

iklan